Breaking News

Jalan Provinsi Bertahun-tahun Berlubang, DPRD Ahmad Amrullah: Cukup Rp 200 Juta, Mengapa Pemerintah Provinsi Diam Saja?

FOTO : Ahmad Amrullah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur.

LOMBOK TIMUR, Bumigoramedia.com — Suara keras dan tegas datang dari Anggota DPR Kabupaten Lombok Timur, Ahmad Amrullah, yang menyoroti kelalaian Pemerintah Provinsi NTB dalam menangani kondisi jalan provinsi di depan Kantor Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra. Jalan yang lebarnya sekitar sepuluh meter itu berlubang parah, diabaikan bertahun-tahun, dan memakan banyak korban kecelakaan, namun seolah tidak pernah masuk dalam prioritas perbaikan.
 
Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Ahmad Amrullah menyampaikan teguran terbuka yang ditujukan langsung kepada Gubernur NTB beserta jajarannya:
 
"Kepada yang saya hormati Gubernur NTB dan seluruh jajaran pemerintahan provinsi, saya mewakili masyarakat Desa Rumbuk meminta perhatian serius. Jalan ini sudah bertahun-tahun berlubang, tidak pernah disentuh pemeliharaan. Akibatnya? Banyak sekali kecelakaan terjadi di sini, nyawa dan harta rakyat dipertaruhkan setiap hari hanya karena jalan yang seharusnya aman justru menjadi jebakan maut." Ujarnya.
 
Ia menegaskan, status jalan ini adalah jalan provinsi, bukan jalan kabupaten. Seandainya menjadi kewenangan kabupaten, kata dia, sudah pasti akan diperjuangkan habis-habisan di lembaga. Namun karena berada di bawah tanggung jawab provinsi, maka kewajiban memperbaikinya ada di tangan Pemerintah Provinsi NTB.
 
"Yang lebih menyedihkan, untuk menutup lubang-lubang itu sebenarnya tidak butuh biaya ratusan miliar. Cukup dana pemeliharaan sekitar Rp 200 juta saja sudah lebih dari cukup untuk mengatasinya. Mengapa hal semudah dan sehemat ini tidak bisa dilaksanakan? Apakah karena tidak ada perhatian, atau tidak ada kepekaan terhadap jeritan rakyat di daerah?" Protesnya dengan tanya.
 
Ahmad Amrullah memperingatkan, kelalaian ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Setiap kecelakaan yang terjadi di jalan itu adalah bukti nyata ketidakpedulian terhadap keselamatan warga.
 
"Kami tunggu tindakannya, bukan janji manis. Jangan sampai rakyat menilai anggaran provinsi hanya berputar di pusat, sementara yang di pelosok dibiarkan menanggung risiko sendirian. Segera perbaiki, sebelum semakin banyak nyawa yang melayang." Pintanya.
 
Permohonan sekaligus teguran ini juga disampaikan di jalan raya provinsi pada hari Senin, (10/08/2026). Hal ini di sampaikan sebagai bukti bahwa masalah ini sudah tidak bisa lagi ditunda atau diabaikan begitu saja. (01)
 
 
 

0 Komentar

© Copyright 2022 - BumigoraMedia