LOMBOK TIMUR,Bumigoramedia.com – Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM) PDAM Lombok Timur mengingatkan seluruh jajaran manajemen untuk segera menyusun langkah mitigasi konkret menghadapi potensi fenomena El Nino atau kekeringan ekstrem yang diprediksi melanda Nusa Tenggara Barat (NTB). Peringatan ini disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pertanggungjawaban Direksi PDAM Kabupaten Lombok Timur yang digelar di Selong, Rabu (08/07/2026).
Dalam arahannya, Bupati menekankan pemenuhan hak air bagi warga wilayah Selatan sebagai prioritas utama. Meskipun pasokan sudah terbantu optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) hingga wilayah Batu Nampar dan sekitarnya, perhatian khusus tetap dibutuhkan saat musim kemarau tiba. "Direktur Utama PDAM diminta bertindak bijaksana dan menjaga kedekatan dengan masyarakat agar pasokan air ke wilayah selatan tidak terganggu," ujarnya.
Bupati juga menyampaikan apresiasi atas capaian kinerja PDAM yang dipaparkan, sekaligus menegaskan data tersebut dinilai valid dan mencerminkan kondisi riil di lapangan. Pujian juga disampaikan atas respons cepat jajaran dalam menangani setiap laporan kebocoran pipa. Meski demikian, ia mengingatkan agar tidak terlena: "Kita boleh berbangga hari ini, namun harus tetap waspada menghadapi Agustus dan September mendatang. Kita berdoa prediksi kekeringan BMKG tidak terjadi, namun PDAM harus fokus susun solusi nyata."
Terkait kerusakan jaringan pipa akibat proyek pelebaran jalan atau pembuatan gorong-gorong, Bupati menetapkan aturan tegas. Seluruh kontraktor wajib berkomunikasi dengan PDAM sebelum melakukan pembongkaran dan berkomitmen menormalisasi atau mengganti pipa yang rusak. Pemerintah Daerah berjanji akan mengajukan pembahasan payung hukum ke DPRD, baik melalui Peraturan Daerah maupun peraturan yang lebih tinggi.
Untuk jangka panjang, Bupati menginstruksikan Dinas PUPR berkolaborasi dengan PDAM memetakan potensi sumber air baru. Anggaran juga dialokasikan untuk pembebasan lahan mata air milik masyarakat demi kepentingan umum, mengingat air dikuasai negara dan pemanfaatan optimal memerlukan penguasaan lahan secara legal oleh pemerintah.
Menyikapi akumulasi piutang belum tertagih yang mencapai Rp 11 miliar, Bupati mengarahkan kebijakan penghapusan piutang diprioritaskan bagi pelanggan dari kalangan ekonomi menengah ke bawah serta masyarakat miskin yang kondisi finansialnya kurang mampu.
Sementara itu, Direktur Utama PDAM Lombok Timur Sopyan Hakim menyampaikan komitmen pihaknya memberikan pelayanan air minum yang adil, merata, berkelanjutan, dan memenuhi syarat kesehatan. Ia juga memaparkan serangkaian capaian gemilang:
- Meraih opini keuangan "WAJAR" dari Konsultan Akuntan Publik sesuai SAK EP
- Kinerja dinyatakan "SEHAT" oleh BPKP Perwakilan NTB tahun buku 2025 dan klasifikasi "CUKUP" berdasarkan Kepmendagri No. 47 Tahun 1999
- Menjadi PDAM Terbaik Kedua se-Provinsi NTB
- Jumlah pelanggan terus melonjak: dari 29.036 (2024), menjadi 36.339 (akhir 2025), hingga mencapai 41.389 pelanggan per Juli 2026.
Dewan Pengawas PDAM Lombok Timur H. Mulyadi menambahkan, hasil pengawasan sepanjang 2025 menunjukkan seluruh kegiatan berjalan sesuai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta aturan berlaku. Ia berharap dukungan Pemerintah Daerah terkait penguatan regulasi dan fasilitasi program guna terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Rapat yang digelar di Selong tersebut dihadiri Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Bidang Perekonomian, OPD terkait, serta Direktur BUMD se-Kabupaten Lombok Timur.
0 Komentar