LOMBOK TIMUR.Bumigoramedia.com — Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak membutuhkan premanisme dalam mengawal kebijakan publik. Sebaliknya, ia mengajak mahasiswa untuk berperan aktif sebagai agen kontrol sosial dengan mengkritisi kinerja para pejabat secara intelektual dan konstruktif.
Pernyataan tersebut disampaikan Haerul Warisin saat di temui media usai aksi dari mahasiswa di kantor bupati Lombok Timur.
“Saya tidak butuh preman. Yang saya butuhkan adalah adik-adik mahasiswa yang berani mengkritisi kinerja pejabat, memberikan masukan, dan mengawasi jalannya pemerintahan,” tegas Haerul Warisin.
"Mohon maaf sebelumnya kepada adek - adek mahasiswa tadi siang saya tidak bisa menemui karena ada kegiatan mendadak,"Ujarnya dengan nada pernuh rasa sayang.
Menurutnya, kritik dari mahasiswa pada saat aksi demo siang tadi sangat penting untuk menjaga pemerintahan tetap berjalan di jalur yang benar, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Ia menilai mahasiswa memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam membangun daerah.
Haerul juga menekankan bahwa kritik yang disampaikan harus berbasis data dan disampaikan secara etis agar dapat menjadi bahan evaluasi yang bermanfaat bagi pemerintah daerah.
“Silakan kritisi kami, tapi dengan cara yang bermartabat dan solutif. Pemerintah tidak anti kritik, justru kritik itu vitamin bagi demokrasi,” ujarnya.
Ia berharap mahasiswa di Lombok Timur terus meningkatkan kapasitas intelektual dan kepekaan sosial agar mampu menjadi motor penggerak perubahan yang positif di tengah masyarakat.
0 Komentar