LOMBOK TIMUR,Bumigoramedia.com – Lagi lagi terjadi Dugaan penyimpangan dalam penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Kali ini, mencuat bak Roket Israel yang membunuh rakyat Iran. Seorang oknum pendamping PKH yang berinisial IM di wilayah Kecamatan Sakra barat.
Oknum pelaku tersebut dikabarkan juga sebagai agen BRILink. Anehnya, pendamping PKH tega memanfaatkan program pemerintah tersebut ùntuk dijadikan penghasilan diatas penderitaan orang lain. Perbuatan keji nyaris tak bisa di atasi oleh penegak hukum di Kabupaten Lombok Timur ini.
Tak hanya persoalan itu saja, oknum Pendamping PKH asal Sakbar ini juga di duga dengan sengaja tidak memberikan masyarakat yang menerima bantuan PKH tersebut kartu ATM ùntuk mengambil uang yang di perolehnya dari pemerintah pusat. Kartu ATM di simpan dengan alasan yang belum jelas hingga saat ini mencuat di permukaan.
Oknum pendamping tersebut diduga menyimpan kartu ATM milik sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) serta melakukan penggelapan dana bantuan sosial yang seharusnya diterima langsung oleh para penerima manfaat.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, selama ini kartu ATM milik KPM diduga dipegang dan disimpan oleh oknum pendamping PKH tersebut. Sementara para KPM hanya diberikan buku tabungan tanpa memegang kartu ATM.
“Selama ini kami tidak pernah pegang kartu ATM selayaknya KPM yang lain," tegas warga penerima manfaat pada media ini, Senin,09/03/2026).
KPM lebih jauh menerangkan jika dirinya selama ini hanya memegang buku rekening tabungan, saja tidak dilengkapi dengan ATM sewajarnya di miliki oleh PKM yang lain.
"Yang kami pegang hanya buku tabungan," ungkap sejumlah KPM yang meminta identitasnya tidak dipublikas di media.
Selain dugaan penguasaan ATM, oknum pendamping PKH tersebut juga dituding kerap melakukan intimidasi kepada KPM. Bahkan, para penerima manfaat disebut sering diancam tidak akan menerima bantuan apabila terlambat melakukan penarikan dana.
“Kalau terlambat ditarik, dia bilang uangnya sudah kembali ke pusat atau sudah ditarik pemerintah,” ungkap salah satu sumber.
Tak hanya itu, oknum tersebut juga diduga memanfaatkan posisi dan aksesnya terhadap bantuan PKH untuk kepentingan politik pribadi. Sejumlah KPM mengaku pernah mendapat tekanan untuk mengikuti pilihan politik tertentu.
Apabila tidak mengikuti arahan tersebut, mereka diancam akan dicoret dari daftar penerima bantuan PKH.
Kasus dugaan penyimpangan ini mengingatkan publik pada kasus serupa yang sebelumnya terjadi di wilayah Desa Pringgasela Selatan pada tahun 2025 lalu. Saat itu, terungkap dugaan bahwa selama sekitar delapan tahun sejumlah KPM tidak pernah memegang ATM maupun menerima bantuan secara langsung.
Kasus tersebut saat ini telah ditangani oleh pihak Kejaksaan Negeri Lombok Timur.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak Koordinator Lapangan (Korlap) Pendamping PKH Lombok Timur maupun Koordinator Kecamatan (Korcam) PKH Sakra Barat belum ada keterangan resmi terkait dugaan yang mencuat tersebut.
0 Komentar