LOMBOKTIMUR.Bumigoramedia.com - Pemerintah Kabupaten Lombok Timur melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara daring bersama Menteri Dalam Negeri dan kepala daerah se-Indonesia. Rapat diikuti dari Ruang Command Center Kabupaten Lombok Timur. Senin (13/10/2025)
Rakor membahas sejumlah isu strategis, mulai dari stabilitas inflasi nasional, kebersihan dan kesehatan hewan ternak untuk pangan, hingga evaluasi program 3 juta rumah.
Rakor dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Dalam arahannya, Mendagri menegaskan bahwa ketersediaan beras nasional masih dalam kondisi stabil hingga akhir tahun 2025 tanpa kebutuhan impor. Hal ini menunjukkan capaian positif terhadap upaya swasembada beras nasional.
“Secara tahunan (year-on-year), inflasi September 2025 terhadap September 2024 tercatat sebesar 2,65%, sedangkan secara bulanan (month-to-month) sebesar 0,21%. Meskipun terjadi sedikit kenaikan, kondisi ini masih tergolong terkendali. Perbaikan harga beras pun cukup signifikan berkat operasi pasar yang dilakukan oleh Bulog, Badan Pangan Nasional, dan instansi terkait,” ujar Mendagri.
Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menambahkan, komoditas penyumbang inflasi tertinggi secara year-to-date (y-to-d) antara lain emas perhiasan, beras, cabai merah, tarif air PAM, daging ayam ras, sigaret kretek mesin, bawang merah, BBRT, mobil, dan kopi bubuk. Sedangkan komoditas yang menjadi peredam inflasi di antaranya bawang putih, tomat, tarif angkutan udara, biaya sekolah SMA, dan telepon seluler.
Berdasarkan data Indeks Perkembangan Harga (IPH) M2 Oktober 2025, terdapat 17 provinsi mengalami kenaikan IPH, sementara 21 provinsi lainnya menurun. NTB sendiri mencatat IPH sebesar 0,79%, dengan penyumbang utama berasal dari cabai merah, beras, dan cabai rawit.
Khusus Kabupaten Lombok Timur, tercatat masuk dalam 10 besar kabupaten/kota dengan kenaikan IPH tertinggi sebesar 1,62%. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh cabai rawit (1,04%), daging ayam ras (0,73%), dan beras (0,48%). Meski demikian, harga beras di Lombok Timur mulai menunjukkan tren penurunan dari 2,39% pada M1 menjadi 1,73% pada M2 Oktober 2025.
Pada sesi berikutnya, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian menyoroti pentingnya kebersihan dan kesehatan dalam pengelolaan hewan ternak sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Ia menegaskan bahwa rantai pasok produk segar asal hewan (PSAH) merupakan sumber protein tinggi, namun rentan terhadap kontaminasi biologis bila tidak ditangani dengan baik.
“Keberadaan Rumah Potong Hewan (RPH) menjadi kunci dalam menjamin kebersihan, kesehatan, serta kehalalan produk daging. Selain itu, RPH juga membuka lapangan kerja dan membangun hubungan sosial antara masyarakat dengan pemerintah daerah,” ujarnya.
Namun demikian, ia mengakui masih banyak tantangan dalam penjaminan kebersihan dan kesehatan RPH, seperti belum terpenuhinya standar Nomor Kontrol Veteriner (NKV) dan sertifikasi halal, keterbatasan fasilitas, SDM, serta dukungan anggaran pembangunan atau renovasi RPH melalui DAK APBN yang belum dialokasikan secara rutin.
Untuk itu, Menteri Pertanian bersama Mendagri telah menerbitkan Surat Keputusan bersama tentang Pemotongan Hewan, yang mendorong gubernur dan bupati/wali kota membentuk RPH modern (RPHL/RPHU) serta mempercepat proses sertifikasi NKV dan sertifikat halal.
Rakor juga membahas evaluasi program pemerintah dalam pembangunan 3 juta rumah. Dalam arahannya, Mendagri meminta agar kepala daerah segera menuntaskan target pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta memperkuat sinergi dengan kementerian/lembaga terkait untuk mempercepat realisasi di daerah.
Melalui rakor ini, Pemerintah menegaskan kembali pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memastikan inflasi tetap terkendali, pangan dan hewan ternak aman dan sehat, serta program perumahan rakyat berjalan sesuai target guna menjaga stabilitas ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat hingga ke tingkat daerah.(red)
0 Komentar