LOMBOK TIMUR Bumigoramedia.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur mengadakan Rapat Paripurna V Masa Sidang I pada Senin (25/11/2024). Agenda utama rapat tersebut adalah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Lombok Timur yang dalam sambutannya mengapresiasi kehadiran para anggota dewan. Ia menegaskan pentingnya kerja sama dalam menghasilkan keputusan strategis demi kemajuan daerah. Selain itu, ia mengajak seluruh peserta untuk mengikuti jalannya sidang dengan serius guna mendalami setiap masukan terkait Raperda APBD 2025.
“Mari kita ikuti sidang ini dengan seksama dan cermati pandangan yang disampaikan agar Raperda APBD 2025 benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Juru bicara Fraksi Gerindra, Muallani, menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI selama delapan tahun berturut-turut. Ia menilai, capaian tersebut mencerminkan pengelolaan keuangan yang semakin baik.
Menurut Muallani, APBD harus menjadi instrumen utama dalam menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat, khususnya di sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Ia juga menyoroti pentingnya transparansi pengelolaan anggaran agar masyarakat dapat ikut mengawasi.
“APBD harus menjadi solusi bagi permasalahan masyarakat, dan transparansi dalam pengelolaan anggaran adalah kuncinya,” tegasnya.
Selain itu, Fraksi Gerindra memberikan perhatian khusus pada keberlanjutan pembangunan. Program-program yang ramah lingkungan dan mendukung kehidupan masyarakat masa depan menjadi salah satu prioritas yang diusulkan. Fraksi ini juga mendorong pengembangan UMKM melalui pelatihan, akses permodalan, dan strategi pemasaran untuk memperkuat ekonomi lokal.
Sementara itu, Fraksi PAN melalui juru bicara Safrudin turut mengapresiasi capaian WTP oleh pemerintah daerah. Ia menekankan bahwa keberhasilan ini harus menjadi pijakan untuk meningkatkan pengelolaan anggaran yang lebih transparan dan berorientasi pada masyarakat.
Safrudin menyebutkan bahwa alokasi anggaran harus fokus pada sektor sosial, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Sektor-sektor tersebut dianggap memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Kami berharap pendapatan daerah yang meningkat dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat secara optimal,” ungkapnya.
Fraksi PAN juga menegaskan pentingnya keterbukaan informasi terkait pengelolaan keuangan daerah. Hal ini dianggap penting untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran. Di sisi lain, Fraksi PAN mendorong keberlanjutan pembangunan dengan menitikberatkan pada pelestarian lingkungan hidup.
Seperti Fraksi Gerindra, Fraksi PAN juga memberikan perhatian serius pada sektor UMKM. Safrudin mengusulkan adanya pelatihan, akses pembiayaan, dan promosi pasar bagi pelaku usaha kecil guna memperkuat ekonomi lokal.
Rapat Paripurna DPRD Lombok Timur ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan strategis yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan. Seluruh fraksi sepakat bahwa APBD 2025 harus dirancang secara transparan, akuntabel, dan memprioritaskan pemerataan pembangunan di berbagai sektor.
Keputusan akhir yang diambil diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Lombok Timur. (BM)
0 Komentar