LOMBOKTIMUR.Bumigoramedia.com - Bertempat di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bupati Lombok Timur H.M. Sukiman Azmy menyampaikan bahwa Paripurna yang dihadiri saat ini merupakan paripurna yang terkahir setelah dirinya menjabat sebagai bupati. Sukiman dalam rapat tersebut membahas tentang APBD Perubahan yang merupakan penyempurnaan dari APBD induk tahun 2023. Berdasarkan regulasi terbaru yang berlaku sesuai situasi dan kondisi yang ditemukan di lapangan
"Insyaallah ini rapat paripurna terakhir yang saya ikuti, karena penetapannya itu tanggal 27 september, dimana masa saya berakhir tanggal 26 September," ucapnya disela rapat paripurna DPRD Lotim. Selasa, (19/9/2023).
"Otomatis nanti yang menjawab, melaksanakan atau mengakhiri paripurna terakhir itu adalah Pejabat Bupati Lombok Timur yang ditunjuk," Sambungnya.
Ia menyayangkan rapat paripurna yang selalu molor dari waktu jeda yang disepakati. Ia menegaskan dirinya bisa saja menjawab pertanyaan yang diajukan padanya secara langsung selama itu tidak berkaitan dengan data, maka jawaban yang diberikan itu sekedar memenuhi persyaratan.
Padahal sesungguhnya yang diinginkan itu adalah jawaban secara substansi menyelesaikan masalah, Namun demikian jawab yang diberikan itu secara garis besarnya saja, karena yang akan menjawab secara utuh nantinya itu adalah kepala OPD.
Kenapa target PAD-nya naik 200 miliar, apa usahanya, selama ini apa saja yang dihasilkan, Kenapa menargetkan lebih dari 200 miliar. Apakah target itu sekedar untuk memenuhi APBD supaya berimbang (balance).
"Semua itu yang menjawab adalah kepala Bapenda, Inspektorat, dan meraka-mereka yang termasuk dalam tim itu," sebutnya.
Terkait dengan APBD perubahan diakhir masa jabatannya itu, Bupati Sukiman beharap semua berpulang kepada bagaimana berupaya memenuhi hajat hidup masyarakat. Dengan demikian maka apa yang menjadi tambahan anggaran pada setiap OPD itu juga dalam rangka untuk memfasilitasi masyarakat agar dapat meningkatkan kesejahteraannya.
Ia memberikan contoh yang dulunya dalam APBD induk 2023 anggaran di BPBD itu relatif kecil tetapi dalam APBD perubahan ditambah, begitupun dengan ketahan pangan dulunya relatif kecil sekarang agak besar.
"Itu semua supaya bisa melaksanakan oprasi pasar beras dalam situasi sulit saat ini. Itu salah satu contoh alasan penambahannya di perubahan," terangnya.
Dalam RPJMD selama jabatannya, Ia mengakui Sudah banyak harapan masyarakat yang sudah dipenuhi namun ternyata masih banyak pula harapan masyarakat tersebut yang belum dapat diwujudkan, seperti jalan sebanyak 82 persen sudah di hot mix, tapi masih ada 18 persen yang belum. Namun itu adalah hajat masyarakat yang seharusnya jalannya bisa di hot mix.
"Karena itu saya berharap melalui APBD 2024 yang akan datang, semua yang menjadi harapan masyarakat itu bisa dipenuhi," harapnya.
Tetapi, Ia mengungkapkan bahwa di APBD 2024 itu ada biaya Pilkada yang jumlahnya relatif cukup besar, sehingga ketika ada obsesi untuk memenuhi hajat hidup masyarakat adil dalam sejahtera, sejahtera dalam keadilan dan keamanan itu kemungkinan besar juga tidak bisa terpenuhi pada APBD 2024 mendatang.
Terkait dengan Pejabat bupati nanti apa akan melanjutkan visi misinya, Ia menyampaikan itu tergantung pada pejabat yang akan menggantikannya. Jika pejabat itu tau seluk beluk Lombok Timur selama ini.
Ia yakin bila yang ditunjuk itu tau seluk beluk Lombok Timur, tentu akan melanjutkan visi misinya, karena pejabat itu tau hutang yang belum terbayar, mana jalan yang belum teraspal, dimana masyarakat yang kebutuhan air minumnya belum terpenuhi.
"Tapi jika pejabat yang ditempatkan itu masih belajar untuk memahami seluk beluk itu, tentu kebijakannya akan berbeda," pungkasnya. (BM)
0 Komentar