LOMBOKTIMUR Bumigoramedia.com - Kader militan partai Demokrat Tahir Royaldi akan mengundurkan diri dari kepengurusan. "Sebagai pengurus partai dalam bidang kepemudaan DPD (Dewan Pimpinan Daerah) saya akan menyatakan mundur jika Indra Jaya Usman (IJU) tidak dijadikan Ketua karena mendulang suara terbanyak," jelasnya saat ditemui di Selong, (25/12/2021.
Alasan kader militan Tahir Royaldi akan mundur dari Partai yang berlambangkan Merci itu tak lain berangkat dari kekecewaannya terhadap pemilihan dalam ajang Musda tanggal 20 Desember lalu yang tidak mengedepankan kader untuk andil dalam merebut ketua Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Ia menyindir Bupati Lombok Timur sah-sah saja menjadi calon. Namun Bupati Lotim seharusnya terlebih dahulu menjadi kader ataupun pengurus Partai untuk mengikuti Musda tersebut. "Bupati Lombok Timur bukan kader kok tiba-tiba ikut musda, kan nggak menarik bung," ujarnya.
Lantas Tahir Royaldi mengakui bahwa sebagai kader, diharapkan Partai Demokrat dalam hal ini harus mengedepankan propesionalitas. Sebut saja lanjut Tahir, Indar Jaya Kusuma (Iju) dan TGH Mahalli Fikri adalah kader terbaik Partai, sudah barang tentu berhak untuk mengikuti Musda dan siap menjadi Ketua sesuai perolehan suara, bukan mengedepankan orang yang bukan kader dalm Partai tersebut untuk ikut andil dalam Musda.
Menurut Tahir, selain TGH Mahalli Fikri, Syamsul Fikri, Raden Rahadian Soedjono, Indra Jaya Usman (Iju) dan banyak juga kader lainnya yang berhak mencalonkan diri menjadi Ketua dalam Musda dan juga sangat pantas memegang tampuk kepemimpinan di DPD NTB. Namun, lanjut Tahir, Alhamdulillah IJU yang terbanyak memperoleh suara pada Musda Lalu dan dialah yang berhak menjadi Ketua DPD.
"Jika IJU tidak dijadikan Ketua sesuai perolehan suara yang diraupnya, maka saya akan mengundurkan diri dari Partai Demokrat," tegasnya.
Sambung Tahir, dirinya akan mengambil keputusan untuk mundur dari Partai DEMOKRAT jika tidak ada ketegasan DPP untuk mengesahkan saudara IJU sebagai Ketua . "Saya akan mundur jika tidak ada ketegasan dari DPP. seharusnya DPP bersikap tegas bila salah satu kader memenangkan Kompetisi dalam ajang Musda, maka tidak perlu mengulur-ngulur waktu untuk mengumumkannya. Adapun persoalan SDM itu persoalan ke 2. Tidak perlu melakukan Fit And Proper Test lagi karna itu ada nuansa politik atau kedekatan terhadap seorang (Leader) Ketua Partai.
"Sya mengimbau kepada pimpinan Partai bahwa bila seseorang ingin menjadi ketua Partai (DPC maupun DPD) minimal 3 atau 5 tahun menjadi anggota dan pengurus partai. Bila hal tersebut tidak dilakukan maka besar kemungkinan Partai tersebut direbut oleh orang-yang banyak duit atau bukan kader," tandasnya. (BM)
0 Komentar