LOMBOKTIMUR Bumigoramedia.com - Bupati Lombok Timur, H.M.Sukiman Azmy, sangat menyayangkan jika ada Desa induk yang tidak mau membagi tanah pecatunya. Seperti yang disampaikan Bupati Lombok Timur HM.Sukiman Azmy, usai sidang Paripurna DPRD pada Kamis lalu (18/11/2021).
Dirinya menegaskan, bagi Desa induk yang enggan membagi tanah pecatu kepada Desa pemekaran maka Pemerintah Daerah tidak akan memberikan ADD ke Desa tersebut.
"Silahkan mereka menjual tahun tanah pecatu, atau menggadainya untuk menggaji sekdesnya dan kaurnya silahkan" tegasnya.
Seperti diketahui, pasangan sukma mempunyai Visi - Misi satu desa satu lapangan, maka dari itu Pemerintah Desa harus turut serta membantu tercapainya hal tersebut. karena ini juga untuk kepentingan masayarakat.
Makanya dengan adanya tanah pecatu, bisa dimanfaatkan oleh Desa induk ataupun pemekaran membangun lapangan olah raga bagi masyarakat yang bertujuan untuk menumbuhkan atlet - atlet baru di Lombok Timur.
"Kita berharap kepala Desa Induk ikhlas membagi tanah pecatu untuk Desa pemekaran" tutupnya.
Perbedaan DD dan ADD
Dana Desa (DD) merupakan kewajiban Pemerintah Pusat untuk mengalokasikan anggaran transfer ke Desa dalam APBN sebagai pengakuan dan penggaraan Negara kepada Desa. Prioritas penggunaan DD diatur melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
Sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD), adalah kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan anggaran untuk Desa yang diambil dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan bagian Dana Perimbangan.
Berapa besaran TAMBAH? Sama dengan DD, yaitu sama-sama 10 persen (10%). Tapi ADD bersumber dari DBH dan DAU yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota.
Pengalokasian ADD untuk setiap Desa dan tata cara penggunaannya diatur melalui Peraturan Bupati/Walikota setiap tahunnya. (red)
0 Komentar