LOTIM BumiGoraMedia.com - Lina Komalasari selaku Ketua Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Puteri (Kopri PMII) Cabang Lombok Timur Masa Khidmat 2019-2021 menyoroti terkait barcode kepesertaan menjelang pemilihan Ketua Umum PB KOPRI PMII masa khidmat 2021-2023.
Selain mempersoalkan terkait barcode, kata Lina, kongres kali ini juga saya merasa diintimidasi oleh aktor tertentu. Intimidasi yang saya rasakan adalah secara psikologi tentu merasa terganggu dengan kepentingan aktor tersebut yang menurut saya terlalu jauh untuk mengintervensi kemerdekaan berpikir seorang kader dalam menentukan kandidat PB PMII periode 2021-2023,” ujar Lina kepada wartawan melalui press realese pada Sabtu malam (20/03/2021).
Menurut Lina, hal itu ditandai dengan lobi-lobi politik yang dilakukan oleh aktor tertentu yang kemudian menahan barcode saya dalam menentukan hak pilih yang sah sesuai dengan hasil pleno Badan Pekerja Kongres (BPK) Ke- XX tahun ini.
“Saya tidak diberikan surat rekomendasi oleh ketua cabang PMII Lombok Timur. Hal tersebut berdampak terhadap terganggunya sistem kerja panitia nasional yang tidak berani mengambil keputusan dalam memberikan barcode untuk hak pilih yang sah kepada saya selaku Ketua Kopri Lotim sesuai aturan yang ada,” tambah Lina.
Lebih lanjut Lina Komalasari mengatakan merasa prihatin dengan kondisi kongres saat inu khususnya di Zona Lima yang melibatkan peserta Kongres PMII dari Provinsi Jawa Timur dan Bali Nusra.
“Panitia Nasional menurut saya diduga diintimidasi oleh aktor tertentu. Sebab, kalau diteliti lebih jauh mestinya Panitia Nasional bukan hanya sekedar memperhatikan Surat Rekomendasi Ketua Umum PMII Cabang Lombok Timur. Melainkan harus memperhatikan dan mempertimbangkan syarat-syarat yang lain semisal Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh PB PMII dibawah kepemimpinan Agus Mulyono Herlambang selalu Ketua Umum, dan Sabola Al-Kalamby selaku Sekretaris Jendral yang kebetulan representasi kader PMII Bali Nusra,” pungkas Lina.
Ia mengatakan, proses penahanan barcode saya tidak dilandasi dengan alasan organisasi yang jelas. Tetapi, harus dimaknai sebagai intrik politik yang dimainkan oleh aktor tertentu demi memenangkan kandidat tertentu.
Alumnus cumlaude Universitas Hamzanwadi Lombok Timur ini menuturkan, Kongres harus dipahami sebagai ruang pertarungan ide-ide segar dalam menghasilkan kemaslahatan kaderisasi yang jauh lebih baik.
Tetapi dalam pantauan saya, kata Lina, kongres kali ini telah bergeser dari proses dialog gagasan kepada dialog-dialog transaksional untuk menguntungkan aktor tertentu secara politik.
“Kongres harus menjadi ruang menguyah ide, bukan ruang menguyah sentimen,” tandas Lina.
Kemudian ia menegaskan lag, bahwa dirinya berjanji persoalan ini akan saya sikapi secara serìus sesuai dengan amanat Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) serta Peraturan Organisasi (PO) PMII yang diterjemahkan melalui peraturan yang ditetapkan oleh BPK PMII ke-XX yang menjadi acuan bagi setiap peserta penuh Kongres.(*)
0 Komentar