FOTO : Istimewa.
MATARAM, Bumigoramedia.com –
Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya menghadiri Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi NTB Tahun 2026 yang digelar Kamis (5/11) di Mataram. Rakor tersebut resmi dibuka oleh Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Damayanti Putri.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menyampaikan bahwa tren kemiskinan di NTB pada periode Maret 2025 hingga Maret 2026 menunjukkan penurunan. Berdasarkan data BPS Provinsi NTB Agustus 2026, angka kemiskinan Maret 2025 tercatat sebesar 11,78 persen atau sebanyak 654,57 ribu jiwa. Angka tersebut turun menjadi 11,17 persen atau 628,50 ribu jiwa pada Maret 2026, atau turun sebesar 0,61 poin persentase.
“Hal ini merupakan kemajuan yang kita syukuri bersama. Namun kita juga harus jujur bahwa angka ini menunjukkan masih besarnya pekerjaan rumah kita semua. Masih ada ratusan ribu saudara kita yang membutuhkan perhatian dan intervensi yang nyata,” ungkap Hj. Indah Damayanti Putri di hadapan para Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) kabupaten/kota se‑NTB.
Meski telah terjadi penurunan, Wakil Gubernur mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, utamanya kesenjangan antardaerah serta upaya memastikan masyarakat di pedesaan, wilayah terpencil, dan kelompok rentan mendapatkan akses kesempatan yang sama.
Rakor yang mengusung tema “Bersinergi, Beraksi, Berdampak, dan Berkelanjutan” ini dinilai sebagai momentum berharga karena menghadirkan narasumber dari kementerian dan lembaga terkait untuk membedah permasalahan kemiskinan di NTB.
Wakil Gubernur juga mengingatkan pemerintah kabupaten/kota untuk segera memeriksa status program Desa Berdaya yang belum berproses di wilayah masing‑mengingat sisa waktu tahun ini hanya sekitar dua bulan. Ia menegaskan bahwa pelaksanaan tahun pertama program tersebut menjadi tolok ukur penting untuk melihat efektivitasnya dalam menurunkan angka kemiskinan.
Kegiatan Rakor diisi dengan pemaparan dari sejumlah narasumber, antara lain Bappenas, BPS Provinsi NTB, Dinas Sosial dan PPPA Provinsi NTB, serta Baznas. Selain itu, digelar pula sesi berbagi praktik baik dan diskusi guna menyusun langkah‑langkah aksi penanggulangan kemiskinan yang lebih terarah.
0 Komentar