Sekertaris Daerah Kabupaten Lombok Timur, Bersama Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan.
LOMBOK TIMUR, Bumigoramedia.com – Peningkatan kesejahteraan nelayan menjadi tanggung jawab bersama seiring melimpahnya potensi kelautan Indonesia yang masih menyimpan kekayaan hayati laut yang belum sepenuhnya teridentifikasi. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan harus dilakukan secara bijak, terukur, dan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Ridwan Mulyana saat membacakan sambutan Menteri Kelautan dan Perikanan pada kegiatan Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan di wilayah Lombok Timur, Rabu (4/11).
Dalam sambutan yang dibacakannya, Ridwan Mulyana menjelaskan enam Program Kerja Prioritas Nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dirancang untuk memperkuat kedaulatan pangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, serta menggerakkan Ekonomi Biru yang berkelanjutan. Keenam program tersebut meliputi modernisasi kapal ikan, pengembangan dan penataan Kawasan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), pemodelan dan replikasi ambak udang terintegrasi, budidaya ikan darat tematik, revitalisasi tambak Pantura, serta pengembangan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional.
Ia menegaskan bahwa pembangunan KNMP tidak semata‑mata berfokus pada pembangunan fisik, melainkan diarahkan menjadi penggerak roda perekonomian pesisir serta menjamin keberlanjutan usaha masyarakat. Pada tahun 2026, KKP menargetkan sebanyak 100 lokasi KNMP beroperasi di seluruh Indonesia, di mana enam lokasi di antaranya berada di Nusa Tenggara Barat, termasuk Ekas Buana. Menurutnya, kehadiran KNMP telah terbukti mampu mendorong peningkatan pendapatan nelayan dan menunjukkan tren perkembangan yang semakin positif.
Meski demikian, KKP mengakui masih terdapat sejumlah tantangan di lapangan, salah satunya terkait ketersediaan lahan. Untuk mengantisipasi kendala tersebut, KKP berkomitmen melakukan perencanaan yang lebih cermat mulai tahun 2027 mendatang, sehingga setiap lokasi KNMP disiapkan secara matang dan benar‑benar sesuai kebutuhan riil nelayan setempat.
Menteri KKP juga menitipkan pesan kepada jajaran Pemerintah Daerah dan pengelola KNMP agar memastikan seluruh bantuan diterima tepat sasaran oleh masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, fasilitas yang telah dibangun harus dikelola dan dirawat secara profesional agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Ia menginginkan Pemda serta pengelola KNMP mampu menangani persoalan nelayan secara cepat dan tuntas, sekaligus menjaga ekosistem laut melalui praktik perikanan yang bertanggung jawab dan konsisten.
Sekretaris Daerah Lombok Timur Muhammad Juaini Taofik yang hadir mewakili Bupati menyampaikan harapan serupa. Ia menilai keberadaan KNMP di Ekas Buana merupakan wujud nyata komitmen Pemerintahan Presiden Prabowo untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Menurut Sekda, kemiskinan di wilayah pesisir erat kaitannya dengan tiga faktor utama, yakni keterbatasan aset, keterbatasan modal usaha, serta minimnya daya tarik kawasan. Kehadiran KNMP di Ekas Buana dipandang sebagai jawaban atas persoalan keterbatasan aset tersebut.
“Aset gedung dan fasilitas ini sudah ada. Jika dikelola dan diberdayakan dengan baik, insyaAllah dampaknya akan sangat terasa. Meskipun jumlah tangkapan nelayan secara kuantitas tetap sama, melalui pengolahan dan branding produk yang baik di KNMP ini, nilai jualnya bisa meningkat hingga dua kali lipat,” ujar Muhammad Juaini Taofik.
Ia juga berpesan kepada masyarakat Ekas Buana untuk senantiasa bersyukur, bersabar dalam menjalani proses pengembangan usaha, serta berkomitmen merawat seluruh fasilitas yang telah dibangun. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur berkomitmen mengarahkan lebih banyak kegiatan ke kawasan Ekas Buana guna meningkatkan kunjungan masyarakat luar dan memperkuat perekonomian pesisir.
Dalam kesempatan tersebut juga diserahkan sejumlah bantuan dan sertifikasi guna mendukung produktivitas serta kesejahteraan nelayan. Bantuan tersebut meliputi premi asuransi nelayan bagi 100 orang nelayan di Lombok Timur, 200 paket perbekalan/sembako, serta satu ton bibit rumput laut. Selain itu, turut diserahkan Sertifikat Pengolahan Hasil Perikanan untuk wilayah Ekas Buana, Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), serta fasilitas Poskastras.
Kegiatan yang merupakan bagian dari peringatan HUT ke‑27 KKP ini digelar sebagai wujud komitmen nyata KKP untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat, mendengarkan aspirasi langsung dari lapangan, serta menjawab kebutuhan para nelayan. Acara tersebut juga diisi melalui telekonferensi bersama Menteri KKP dari KNMP Ciwaru, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
0 Komentar