LOMBOK TIMUR, Bumigoramedia.com - Rencana kunjungan Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, ke Lombok Timur berakhir kacau di detik-detik terakhir. Agenda yang sebelumnya digadang-gadang berlangsung besar itu justru batal tanpa penjelasan resmi yang memadai. Sorotan ini datang dari celetukan aktivis Lombok Timur Eko Rahadi, S.H.
Eko Rahadi menilai, kunjungan tersebut awalnya dijadwalkan mencakup sejumlah titik penting, mulai dari panen jagung di Peringgabaya, kunjungan ke RSUD Lombok Timur, Pendopo Bupati, lumbung pangan, hingga peresmian kantor Partai Gerindra Lombok Timur. Namun, seluruh rangkaian agenda itu mendadak tidak terealisasi.
"Dugaan kita hal ini soal tarik-Menarik Kepentingan," tegasnya. Jumat, (24/04/2026) pada media ini.
Aktivis yang merangkap sebagai pengacara lebih jauh menerangkan bahwa, dibalik pembatalan ini, muncul dugaan kuat adanya konflik kepentingan di level lokal. Sejumlah pihak disebut ingin menjadikan kunjungan Ketua MPR RI sebagai panggung politik, sehingga memicu tarik-menarik pengaruh.
Situasi semakin memanas ketika salah satu organisasi masyarakat besar di wilayah Anjani dikabarkan mendesak agar Ketua MPR RI mengalihkan kunjungan ke basis mereka. Desakan ini diduga ikut mengubah arah agenda yang telah disusun sebelumnya.
"Koordinasinya yang lemah dan kita nilai Gagal. Seharusnya kita bersyukur jika MPR mau berkunjung ke Daerah kita, apalagi membawa angin segar ùntuk kemajuan bumi patuh karya ini," ujarnya.
Tak hanya itu, Eko menyebut lemahnya koordinasi antar pemerintah juga menjadi sorotan. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur juga dinilai tidak sinkron dengan Pemerintah Provinsi NTB, sehingga agenda kunjungan pejabat negara ini terkesan berjalan tanpa kendali yang jelas. Padahal, dengan latar belakang politik yang saling terhubung, koordinasi seharusnya bisa berjalan lebih solid.
Di sisi lain, sejumlah aktivis dan elemen masyarakat di Lombok Timur juga dikabarkan menyuarakan penolakan. Mereka menilai kunjungan tersebut berpotensi sarat kepentingan politik dan tidak sepenuhnya berpihak pada kepentingan publik.
"Tekanan dari berbagai arah ini semakin memperkeruh situasi menjelang hari pelaksanaan. Hal ini terjadi karena pemerintah tidak lihai menyikapi hal-hal yang kiranya akan terjadi, rundown Berantakan, Agenda Buyar," tegas Eko.
Menurutnya, kerancuan dalam susunan acara (rundown) menjadi puncak persoalan. Informasi yang berubah-ubah dan tidak sinkron antar pihak membuat agenda kehilangan arah. Akibatnya, kunjungan yang sebelumnya dipromosikan sebagai agenda besar justru berakhir tanpa realisasi.
" Ya Publik Menunggu Penjelasan yang jelas, knapa bisa seperti ini kejadiannya, kan gitu.' katanya.
Masih Eko Rahadi, hingga kini, belum ada keterangan resmi yang benar-benar menjawab alasan pasti batalnya kunjungan tersebut. Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat.
"Apakah ini murni persoalan teknis, atau ada konflik kepentingan yang lebih dalam?," tanya Eko.
Pembatalan ini pun menjadi cermin buruk tata kelola agenda publik, sekaligus menguatkan tuntutan agar transparansi dan koordinasi diperbaiki ke depan. Demikian Aktivis itu mengakhiri celetukannya. (01)
0 Komentar