LOMBOK TIMUR, Bumigoramedia.com - Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur mempercepat penyaluran sejumlah program bantuan sosial (bansos) selama Ramadan 1447 Hijriah atau Maret 2026. Hal ini di tunjukkan guna menjaga daya beli masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri. dan mengurangi beban keluarga yang betul betul hidupnya dalam posisi kekurangan.
Program bantuan paket sembako ini sebelumnya telah dilakukan pendataan di masing masing desa oleh dinas Sosial Lombok Timur serta prepikasi data sebagai langkah kongkrit. Hal ini di ungkapkan oleh Kepala dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur di media jauh jauh sebelumnya. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTASEN) diharapkan agar Desa mengikutinya ùntuk menjaga tumpang tindih pendistribusian.
Hingga kebijakan telahpun dilakukan melalui koordinasi berbagai pihak terutama terhadap bupati Lombok Timur.
Terpantau, hiruk pikuk program bantuan tersebut disalurkan secara bertahap kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui mekanisme distribusi yang telah ditetapkan pemerintah seperti yang sdah didistribusikan di Wilayah Masbagik selatan. Penyaluran dilakukan melalui Desa - Desa yang ada di Daerah ini ùntuk mempermudah jangkauan masyarakat.
Namun, disisi lain Ketua Forum Kepala Desa, Khairul Ikhsan Menyampaikan kepada media ini jauh berbeda dari fakta yang di alaminya sebagai petinggi di Desanya sendiri. Khairul Ikhsan dengan suara lantang dan tegas protes atas prilaku pemerintah kabupaten yang di anggap seenaknya menyungguhkan data dan mengklaim data Penerima manfaat bansos tersebut bersumber dari Desa atau data baru dari desa yang di gunakan oleh pemerintah sebagai tolak ukur penyaluran.
"Saya heran kok bisa bisanya pemerintah daerah mengatakan data tersebut dari desa?. Jika data bersumber dari desa maka tidak ada terjadi tumpang tindih seperti ini. Meski berkurang bantuan sekarang kami sangat maklumi, tapi jangan kami Desa - desa ini dikambing hitamkan," tegas sosok ketua forum, pada Kamis, (12/03/2026).
Dia mengancam akan melakukan demonstrasi di depan kantor bupati Lombok Timur agar kekeliruan tersebut terang benderang di dengarkan oleh pimpinan tertinggi di bumi patuh karya ini.
"Kalo begini terus kami akan demo, banyak sekali keluhan saya terima dari kades kades yang lain. Kasus nya sama soal data juga, kok aneh sekali. Kapan kita mendata. Ya, sedikit tidaknya kita di komfirmasilah sebelum mendistribusikan bantuan ini," kesalnya.
Senada yang di sampaikan oleh salah satu kades yang enggan di sebut namanya, data yang di terima dari dinas terkait memang belum di prepikasi, bahkan ia mengakui pihaknya tidak pernah di minta soal data bantuan tersebut.
"Kami tidak pernah dimintain data dari dinas terkait ùntuk di prepikasi, yang ada kita di sungguhkan data dari dinas yang data tersebut sdah jelas terdaftar penerima manfaat. Namun setelah kami kroscek ternyata ada yang sudah meninggal dunia yang dapat bantuan tersebut," papar kades yang enggan di sebut namanya.
Ia menerangkan, jika nomenklatur atau aturan sudah ada kenapa kemudian bisa amburadul data yang di berikan kepada kami di Desa? Hal ini perlu di pertanyakan karena kami tidak mau berpolemik dengan masyarakat.
"Yang meninggal dunia memang mekanismenya bisa diganti dengan yang lain (yang masih hidup), tapi caranya yang perlu kita pertanyakan ini. Ini kan data dari BPS yang mereka pake, bukan dari data kita yang betul - betul dari bawah, kami siap menunjukkan datanya," terangnya. (M)
0 Komentar