LOMBOK TIMUR Bumigoramedia.com - Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin dalam sambutannya menyampaikan pentingnya penanganan kekerasan berbasis gender dan terhadap anak sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai kemanusiaan dan adat budaya lokal. Ia menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hukum yang juga tidak bisa diterima dalam norma adat-istiadat di Lombok Timur.
"Perempuan adalah sosok penjaga dan perawat kehidupan. Sementara anak-anak adalah titipan yang harus kita jaga. Tidak ada satu pun budaya yang membenarkan kekerasan terhadap mereka," ujar Bupati.
Bupati juga menyoroti tingginya populasi Lombok Timur, yang kini hampir menyentuh angka 1,5 juta jiwa. Ia menyadari bahwa dengan jumlah penduduk yang besar, kasus kekerasan kemungkinan akan muncul, namun demikian bukan berarti tidak bisa diatasi. Ia mengapresiasi peran lembaga-lembaga masyarakat dan kementerian yang hadir mendampingi program-program perlindungan perempuan dan anak.
Ia turut mendorong seluruh unsur, termasuk ASN dan tenaga pendidik, agar aktif dalam kegiatan penyuluhan dan sosialisasi di masyarakat. Pendekatan berbasis komunitas dinilai menjadi strategi efektif dalam menyampaikan nilai-nilai perlindungan dan pencegahan kekerasan.
Perhatian khusus juga diberikan pada isu perkawinan usia dini. Bupati menyebut bahwa Pemprov NTB telah memiliki regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah mengenai pencegahan perkawinan anak, dan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur akan segera menyusul menyusun Perda serupa.
Sementara itu, Hj. Lale Prayatni Gita Ariadi dari TP PKK Provinsi NTB mengungkapkan keprihatinan atas masih tingginya angka perkawinan anak di NTB yang pada tahun 2024 mencapai 14,96%, jauh di atas rata-rata nasional sebesar 5,90%. Bahkan, pada 2023 NTB sempat menjadi provinsi dengan angka tertinggi nasional sebesar 17,22%.
organisasi profesi dan mitra pembangunan.
Dukungan internasional juga mengalir dari Global Affairs Canada. Perwakilannya, Novi Anggriani, menyampaikan bahwa negaranya terus berkomitmen memperkuat kerja sama dengan Indonesia, khususnya dalam penguatan kesehatan seksual dan reproduksi. Komitmen tersebut tidak hanya berupa bantuan dana, tetapi juga penguatan kapasitas masyarakat lokal dan sistem pelayanan yang berkelanjutan.
Sebagai bagian dari kegiatan, diserahkan pula berbagai bentuk bantuan sosial, antara lain santunan untuk 53 anak yatim piatu, penghargaan bagi 126 siswa berprestasi, serta bantuan sembako bagi 35 anak penderita stunting. Kegiatan ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama menolak segala bentuk kekerasan berbasis gender dan terhadap kelompok rentan.
Acara ini turut dihadiri oleh berbagai pihak, mulai dari pejabat Pemprov NTB, DPRD, tokoh agama, tokoh adat, hingga masyarakat umum. Kehadiran mereka menjadi bukti nyata bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak adalah tanggung jawab bersama. (*)
0 Komentar