LOMBOKTIMUR.Bumigoredia.com - Di Ruang rapat utama (Rupatama) 1 Kantor Bupati Lombok Timur Pemerintah Daerah menggelar rapat koordinasi yang bertujuan menindaklanjuti program unggulan Pj Bupati dalam upaya mewujudkan Lombok Timur yang yang berkemajuan. Rapat yang diadakan di Rupatama I Kantor Bupati pada Rabu (25/10/2023) ini dihadiri oleh seluruh Kepala OPD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur.
Dalam rapat tersebut PJ Bupati menyoroti sejumlah program yang perlu segera diselesaikan demi pembangunan yang berkelanjutan di daerah Lombok Timur. Sedikitnya ada 3 program yang menjadi fokus pembahasan pada rapat ini, yakni peningkatan Universal Health Coverage (UHC), peenurunan stunting, dan Pembangunan Mal Pelayanan Publik.
H. M. Juaini Taofik juga menekankan betapa pentingnya kerjasama antar instansi dalam mencapai tujuan-tujuan ini. Ia berharap UHC Lombok Timur meningkat pada angka 95% pada akhir tahun 2023, dan 98% pada Tahun 2024. Selain itu, pada rapat tersebut juga membahas terkait pembangunan Mal Pelayanan Publik yang rencananya akan dibangun di kantor inspektorat Lombok Timur karena dianggap lebih strategis untuk pelayanan Masyarakat.
Rapat ini juga menjadi wadah bagi pemangku kepentingan untuk berbagi pandangan dan ide-ide konstruktif yang akan membantu Pemda dalam menyusun rencana aksi yang tepat. Penyampaian gagasan yang terbuka dan kolaboratif diharapkan akan memperkuat kualitas kebijakan dan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat.
Selain membahas 3 program utama, pada rapat tersebut juga dibahas realisasi pendapatan dan belanja APBD Tahun 2023. Anggaran pendapatan tahun 2023 sebesar Rp. 3.133 triliun sampai dengan 23 Oktober 2023 dapat direalisir sebesar Rp.2.180 triliun atau 69,58%. Anggaran belanja Tahun 2023 sebesar Rp. 2.947 triliun sampai dengan 23 Oktober 2023 dapat direalisir sebesar Rp. 1.972 triliun atau 66,93%.
Sementara itu anggaran PAD tahun 2023 sebesar Rp. 652 triliun sampai dengan 23 Oktober 2023 direalisir sebesar Rp. 292 triliun atau 44,82% terdiri dari PAD yang menggunakan mekanisme kas daerah di anggarkan sebesar Rp.406 triliun dan sudah terealisasi sebesar Rp. 122 triliun atau 30,19%, dan PAD yang tidak menggunakan mekanisme kas daerah di anggarkan sebesar Rp. 245 triliun dan sudah terealisasi sebesar Rp.169 triliun atau 69,01%. (BM)
0 Komentar