LOMBOKTIMUR,Bumigoramedia.com - Massa aksi mahasiswa yang tergabung dalam Pengurus Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Lombok Timur mulai turun kejalan untuk mengikuti Demo 11 April. Massa mulai menggelar aksinya didepan kantor Bupati Lombok Timur.
Puluhan mahasiswa yg tergabung dalam IMM dalam orasinya menyentil masalah wacana usulan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode, juga Masalah kenaikan BBM.
"Tidak ada alasan siapapun untuk mengelak dari titah konstitusi sebagai pilar pertama dalam bernegara, tapi jika presiden tetap bersikukuh untuk melanjutkan 3 periode, maka secara tidak sadar presiden telah memobilisasi masyarakat Indonesia untuk mengambil langkah inkonstitusional yang mengakibatkan terjadinya instabilitas politik nasional." Senin (11/04/2022)
Koordinator lapangan (KORLAP) Yandis menambahkan bahwa jika dampak kenaikan BBM bukan saja akan menyulitkan masyarakat dalam konsumsi bahan bakar kendaraan, dari peralatan pertanian, peralatan nelayan, dan lain sebagainya. tetapi efek domino ekonominya yang jauh lebih besar, kenaikan harga terus meningkat sementara pendapatan rakyat menurun.
Masalah selanjutnya yg menjadi sorotan oleh pimpinan cabang IMM Lombok Timur dan mahasiswa ITKES Muhammadiyah adalah terkait menjamurnya ritel modern seperti (Alfamart dan Indomaret) yg semakin liar di wilayah hukum Lombok Timur.
Pasalnya kehadiran ritel modern ini sangat menggangu dan menghambat bahkan membunuh perputaran roda ekonomi Usaha Masyarakat Kecil dan Menengah (UMKM), Pedagang kaki lima (PKL), dan pedagang kecil lainnya, apalagi ditengah pandemi global seperti ini, pemerintah daerah jangan hanya berbicara masalah penyelamatan nyawa PAD Daerah tapi juga harus berbicara bagaimana menyelamatkan nyawa ribuan pedagang kecil dan menengah dari cengkraman ritel modern.
"Pemda harus memperjelas batas-batas pembangunan ritel sesuai dengan Perda no 3 tahun 2019. Serta Apa dampak positif yang didapat oleh masyarakat." ungkapnya.
Masalah lainya juga yang disinggung terkait kontribusi tambang dan tambak yang beroperasi di wilayah Lombok Timur. "Tambak yang beroperasi di wilayah Lombok Timur jumlahnya banyak, tapi tidak berdampak pada pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat setempat, pasalnya tambang dan tambak yang ada hanya memanfaatkan fasilitas publik seperti jalan umum dan banyak jalan umum yang sudah tidak layak pakai akibat lalu lintas kendaraan tambang dan tambak."teriak Yandis saat orasi.
Setidaknya ada 4 tuntutan yg disampaikan oleh PC IMM dan ITKES Muhammadiyah berdasarkan analisa lapangan diantaranya yaitu,
1. Menuntut DPRD Lombok Timur untuk segera mendesak presiden Joko Widodo agar menolak keras dan memberikan pernyataan sikap terhadap usulan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode.
2. Menuntut DPRD Lombok Timur untuk segera mendesak presiden Joko Widodo agar memastikan kembali stabilitas harga bahan kebutuhan pokok, kelangkaan minyak goreng, kenaikan harga BBM, dan ketahanan pangan lainnya.
3. Mendesak DPRD Lombok Timur mengkaji kembali perda nomor 3 tahun 2019 terkait dengan evaluasi pembatasan ritel modern di Lombok Timur.
4. Mendesak pemerintah daerah untuk memberikan teguran keras kepada PT, tambang dan tambak yang kurang maksimal memberikan kontribusi dalam pembangunan daerah. (BM-jup)
0 Komentar