LOTIM BumiGoraMedia.com - Jum'at (07/05/2021). Menyikapi sikap Kapolres Lombok Timur tentang para tuan guru yang menjadi pagar betis dalam aksi yang dilakukan oleh para aktivis dari universitas gunung rinjani (UGR) dan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) pada Senin, 3 Mei 2021 yang lalu kini semakin menuai banyak kontroversi. Alhasil banyak yang meminta Kapolda Nusa Tenggara Barat untuk mencopot Kapolres Lombok Timur.
Aksi yang dilakukan untuk memperingati hari buruh internasional tersebut terus menerus menjadi buah bibir akibat arahan Kapolres Lombok Timur yang meminta para tuan guru ikut andil dalam mengamankan jalannya aksi. Banyak komentar miring dari para aktivis, termasuk aktivis kondang dari himpunan mahasiswa Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyyah yakni Abdurrahim.
Ditemui di sekretariat dewan pimpinan cabang Himmah NWDI, Abdurrahim menyayangkan sikap Kapolres Lotim yang mengundang tuan guru untuk mengamankan masa aksi.
"Aksi adalah tradisi para mahasiswa untuk menyuarakan aspirasi yang tidak di indahkan oleh pemerintah. Namun, dengan melibatkan tuan guru dalam pengamanan aksi adalah hal yang lucu. Ini adalah politisasi agama," cetus Abdurrahim selaku ketua satu bidang pembinaan pengembangan organisasi dan kader (P2OK) himmah NWDI Lotim tersebut.
Dikatakan, pemuda atau mahasiswa juga bagian dari control yang berfungsi untuk mengkritisi kinerja pemerintah yang kurang efektif menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan kemaslahatan rakyat. "Jangan pemerintah alergi dengan keritikan, mahasiswa demo dan aksi merupakan salah satu dari bentuk kepedulian terhadap kemajuan Daerah," tegasnya.
Tuan guru sebagai simbol agama yang suci dan jangan dijadikan untuk menguatkan kepentingan penguasa.
"Tuan guru sebagai salah satu simbol agama seharusnya di arahkan oleh pemerintah agar bisa melaksanakan fungsinya dengan baik yaitu memberikan tausyiah keagamaan untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan ummat bukan di jadikan sebagai sebuah tameng untuk menguatkan kepentingan penguasa,"lanjut dia.
Pemuda yang akrabnya dipanggil Rahim tersebut berharap tuan guru jangan sampai dijadikan sebagai legitimasi untuk kepentingan politis.
"Sudah menjadi kewajiban kita semua sebagai elemen bangsa yang bernuansa religius untuk menempatkan tokoh agama atau tuan guru di posisi yang mulia dan terhormat bukan malah memposisikannya di posisi yang tidak layak dan tidak terhormat. Jangan sampai simbol mulia yang di miliki oleh tokoh agama atau tuan guru di jadikan sebagai legitimasi untuk mempolitisisasi agama untuk kepentingan politis. Stop menghegemoni masyarakat atas dasar agama. Kami bukan setan yang perlu diceramahi ketika menyampaikan aspirasi buruh. Bahkan suara - suara kami yang membuat gendang telinga pemerintah panas," kesalnya.(Firman)
0 Komentar