Rapat Penetapan Keputusan LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2020, Ini Rekomendasi DPRD LOTIM

LOTIM BumiGoraMedia.com - Salah satu rekomendasi DPRD Lombok Timur pada rapat Penetapan Keputusan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun anggaran 2020, adalah digitalisasi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Lombok Timur segera dijawab dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemda Kabupaten Lombok Timur dengan PT. BNI (Persero) Tbk. Kesepakatan Bersama ini terkait pemanfaatan fasilitas jasa dan layanan perbankan. 

FOTO: Rapat Keputusan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Tahun Anggaran 2020 di Ruang Rapat  Bupati Lombok Timur.

Penandatanganan kesepakatan bersama berlangsung pada Kamis (01/04/2021) di Ruang Rapat Bupati disaksikan Assisten 1, Kepala Bappenda, Kepala BPKAD, Kadis Kominfo, kadis Perdagangan, Kabag Ekonomi, Kabag PKP dan  Kabag Kerjasama Setda Lotim serta pihak PT. BNI (Persero) Tbk.

Sementara itu Bupati Lombok Timur H. M. Sukiman Azmy pada kesempatan tersebut mengakui transparansi pengelolaan anggaran menjadi kebutuhan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Karena itu kerja sama ini diharapkan, selain sebagai wujud transparansi juga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pada akhirnya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Lebih lanjut Bupati juga berharap ke depan tidak hanya Bappenda dan Dinas Perdagangan yang menindaklanjuti MoU ini melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS), melainkan seluruh OPD di Lombok Timur. Hal ini diharapkan pula dapat mengeliminasi anggapan bahwa Pemerintah hanya memberi ruang bagi bank tertentu.

Pimpinan Cabang PT. BNI (Persero) Tbk. Amiruddin mengapresiasi langkah Pemda Kabupaten Lombok Timur atas penandatanganan MoU ini. Ia menyebut Lombok Timur sebagai Kabupaten/ kota pertama dari 20 Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan smart city tahap awal, menjalin kerja sama dengan BNI. Ia mengakui masyarakat membutuhkan pelayanan cepat  dan transparan, serta kualitas pelayanan yang efektif dan efisien. 

Pihaknya berjanji model pengelolaan yang ditawarkan BNI Smart City akan membantu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta layanan terpadu bebas pungli untuk mendorong peningkatan PAD. Kepada masyarakat, layanan ini nantinya akan memberikan kebebasan dan kemudahan akses yang berdampak terhadap kepuasan serta kepercayaan publik.