LOTIM BumiGoraMedia.com - Ketua Forum Peduli Daerah Nusa Tenggara Barat Tahir Royaldi akan melaporkan mantan Kepala Badan Kepegawean Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lombok Timur terkait dugaan indikasi pemungutan liar (PUNGLI) terhadap perekrutan Honor Daerah (HONDA) Tahun 2019. Hal tersebut di ungkapkan saat ditemui Media ini di Selong Pada Jum'at, (26/03/2021).
M Tahir Royaldi menegaskan bahwa kinerja Mantan kepala BKPSDM H M Isa yang saat ini menjabat selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Repoblik Indonesia (BAKESBANGPOLDAGRI) perlu di Evaluasi kembali oleh pihak aparat Kepolisian dan Kejaksasn.
" Kinerja mantan kepala BKPSDM perlu di evaluasi kembali oleh Pihak kepolisian dan Kejaksaan, karna banyak saya terima laporan dari orang yang dipungut uang untuk di jadikan Honor Daerah. Dan saya ada bukti kok," bebernya.
Ia jugak menyampaikan berawal dari banyaknya Kejanggalan yang di temui dan bnyaknya laporan bahwa pihak mantan BKPSDM memungut dari Llima (5) juta hingga sampai Sepuluh (10) Juta Rupiah untuk di berikan SK Honor tersebut.
Tahir menyesali sikap dan prilaku buruk pejabat tersebut. dalam hal ini seharusnya Bupati mempilter jiwa orang orang seperti ini untuk di berikan jabatan.
"Sekali lagi saya katakan, sya menyesali perilaku buruk pejabat tersebut, Banyak bukti yang saya pegang dan saya akan buktikan pada saat nya dan saya akan bawa orang - orang yang di punguti uang itu, ini kan pungli," kesalnya.
Terkait Persoalan tersebut HM Isa saat di temuai di ruang kerjanya Membantah apa yang di ungkapkan Ketua Forum Peduli Daerah NTB itu. Dirinya merasa tidak pernah melakukan pemungutan liar untuk SK Honor Daerah HONDA 2019.
"Yoh..kapan saya memungut uang kepada Honorer..?, Mana buktinya..?, Berapa yang saya punguti, dan berapa jumlahnya..?, Silahkan di tunjukkan. Dan bisa ditanyakan langsung kepada pegawai BKPSDM biar terang dan jelas," pungkasnya.
Menurutnya, pungli yang di katakan Tahir Royaldi tersebut tidak ada Fakta, Karena dirinya sampai saat ini aman aman saja. " Malah dia yang kita laporkan karna malsukan tanda tangan Bupati, dan selesai di pengadilan, kok saya yang mau dilaporkan, siapa yang saya mintain uang..? Mana korbannya.? Kalo melaporkan melaporkan apa..?," tandasnya.
Ditanyakan lebih lanjut terkait jumlah Honorer tahun 2019, ia menjawab dengan lugas bahwa jumlah Honorer pada 2019 berjumlah 13500 (Tiga belas Ribu Lima Ratus) Orang. (Man)
0 Komentar