Breaking News

Gedung Pemuda Dan Mahasiswa, TAOFIK: Kita Tidak Sewakan..!

BumiGoraMedia Lotim - Berbagai kalangan yang menyoroti gedung pemuda dan mahasiswa yang saat ini dipungsikan Semintara oleh Bank NTB Syari'ah untuk pelayanan publik itu, kini perlahan menemui titik terang.
Foto SEKDA Bersama Wakil Ketua DPRD Lotim.

HM Juaini Taofik selaku Sekertaris Daerah (sekda) Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat (NTB) disela-sela kesibukannya menegaskan kepada awak media ini pada Selasa, (19/01/2021) bahwa, pemerintah tidak menyewakan gedung pemuda dan mahasiswa milik Pemda kepada perusahaan Bank NTB Syari'ah.


"Kita tidak menyewakan gedung pemuda dan mahasiswa itu kepada bank NTB syari'ah, hanya diberikan menempati untuk satu tahun semintara kantornya di renovasi," ujarnya.


Ia juga melanjutkan, semua fasilitas yang belum ada di gedung tersebut sudah dilengkapi pihak bank. Hingga kini semuanya sudah diperbaharui, mulai dari pengecatan, kamar mandi, juga setiap ruangan ber-AC dan fasilitas lainnya yang jika ditaksir totalnya lebih dari tiga ratus juta. "Jika kita sewakan, paling hanya dapat seratus juta pertahun dan ini tidak bisa kita pakai untuk melengkapi fasilitas yang ada,"pungkasnya. 


Disisi Iain ia juga menyebutkan bahwa, gedung KONI yang bertempat di GOR sudah sering di pakai oleh rekan - rekan OKP dan pemuda yang merupakan laporan dari kepala dinas pemuda dan olahraga kabupaten Lombok Timur. 


"Lagi pula gedung KONI masih ada dan sudah beberapa kali digunakan berkegiatan oleh OKP dan pemuda. Barangkali banyak yang belum tahu itu,"beber Sekda muda itu. 


Mantan camat Suralaga ini juga menyinggung masalah isu demo dalam waktu dekat. Hingga Ia membolehkan demo yang dilakukan oleh berbagai kalangan, mengingat negara kita menjunjung tinggi demokrasi. 


"Mengenai demo, boleh - boleh saja karena kita negara demokrasi. Namun jangan sampai merusak dan mengganggu pelayanan publik. Bank adalah objek vital yang tidak boleh diganggu pelayanannya,"tukasnya.


Ia menambahkan, pemda Lotim adalah pemegang saham terbesar kedua setelah pemerintah provinsi NTB dengan nominal 72 milyar. Jika pelayanannya terganggu, kita yang akan kena imbasnya, ucapnya saat usai acara di pendopo satu itu. ( BM-03)

0 Komentar

© Copyright 2022 - BumigoraMedia