LOMBOKTIMUR.Bumigoramedia.com|| Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) gandeng Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) gelar Apel Siaga Pengawasan Pemilu tahun 2024, dengan mengusung tema "Tolak Politik Uang dan Politisasi SARA" berlangsung di Taman Rinjani Selong.
Apel siaga Bawaslu dan Pemda Lotim jelang pemilu 2024
Apel tersebut juga diikuti Forkopimda, Pj. Sekda, Pimpinan OPD, unsur partai politik, Panwaslu Kecamatan, serta Pengawas desa dan keluarahan se-Kabupaten Lombok Timur.
Dikesempatan itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Provinsi NTB, Umar Achmad Seth selaku Inspektur menyebut bahwa pada 11, 12, dan 13 Februari merupakan masa tenang untuk penyelenggaraan pemilu tahun 2024.
"Dimana pada masa tenang tersebut adalah kesempatan bagi seluruh warga negara Indonesia yang sudah memiliki hak pilih untuk berkontemplasi dan menentukan pilihan siapa yang akan memimpin Indonesia Tahun 2024-2029," ucap Umat Seth. Ahad (11/2/2024)
Umar Seth, juga mengapresiasi Pemda Lotim bersama Bawaslu dan berbagai pihak yang sudah melaksanakan Rakor untuk penertiban alat kampanye. Kendati hal itu sedianya merupakan tugas peserta Pemilu akan tetapi pada kenyataannya dilakukan Pemda bersama Bawaslu.
"Begitu hari tenang dimulai, banyak alat peraga yang masih bertebaran dimana-mana. Hal itu dinilai mengganggu estetika, maka Bawaslu berkoordinasi bersama unsur Pemda untuk menertibkan alat peraga kampanye tersebut," ungkap Umar Seth.
Selain itu, Umar Seth mengingatkan agar selama masa tenang hingga pungut-hitung suara, masyarakat yang melihat pelanggaran dapat segera dilaporkan kepada Pengawas Pemilu.
Diakui Umar Seth, tren pelanggaran terus meningkat, termasuk pelanggaran money politic atau politik uang. la mengingatkan agar menghindari pelanggaran tersebut. Sebab siapapun yang melakukan pelanggaran ini akan dimintai pertanggungjawaban hukum, termasuk masyarakat.
Mengantisipasi kerawanan, Umar Seth mengingatkan seluruh Pengawas Pemilu agar melakukan patroli pengawasan di seluruh wilayah kabupaten Lombok Timur. Selain itu para pengawas juga harus tetap melakukan piket di kantor masing-masing, guna mengantisipasi adanya laporan pelanggaran.
Pengawas Pemilu diminta segera menindaklanjuti laporan yang masuk. Apabila mengandung pelanggaran pidana maka pada kesempatan 1X24 jam harus disampaikan kepada Bawaslu Kabupen Lombok Timur dengan sentra penegakan hukum terpadunya.
"Begitu pula agar seluruh akun media sosial Parpol ataupun Caleg tidak lagi melakukan kampanye pada masa tenang," pungkas Umar Seth.
Sementara itu Pj. Bupati Lombok Timur H. M. Juaini Taofik pada kesempatan yang sama menyampaikan Pemilu merupakan sarana integrasi bangsa. Menurutnya jika Pemilu sukses maka integrasi bangsa akan semakin kuat. Kesuksesan Pemilu menurutnya sangat tergantung dari kolaborasi dan komunikasi pentingnya komunikasi yang ramah dan humanis.
"terutama komunikasi yang inklusif antara peserta, penyelenggara, dan semua stakeholder," ujarnya.
"Kita berharap agar Pemilu tahun ini berjalan aman, tertib, damai, dan sukses," pungkas Juaini. (BM/ton)
0 Komentar