Pemda Lotim Melalui Diskominfo Gelar Rapat Koordinasi dan Sosialisasi PPID Guna Peningkatan SDM Informasi Publik

Foto : Bersama Para Pejabat Pemerintah Kabupaten Lombok Timur

LOMBOKTIMUR.Bumigoramedia.com - Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Lombok Timur, gelar Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang diikuti oleh para pimpinan OPD dan Camat lingkup Lotim yang berlangsung di Rupatama 2 kantor Bupati, Senin, 21/112022.

Dibuka oleh Kadis Kominfo dan Persandian Fauzan, kegiatan tersebut menghadirkan komisioner bidang kelembagaan Komisi Informasi Provinsi NTB Samsuri sebagai narasumber, dimana Samsuri pada kesempatan tersebut menyampaikan bagaimana  prinsip dari pelayanan informasi.

Dalam acara tersebut Pemerintah daerah berharap peningkatan komitmen tersebut diharapkan sejalan dengan peningkatan kemampuan SDM, terutama pada bagian operator dimana semuanya itu bermuara pada tersedianya bahan informasi dan pelayanan informasi yang dibutuhkan.

Karena tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung oleh dokumentasi yang lengkap, akurat, dan faktual. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) memiliki peran strategis untuk itu.  PPID bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi, dan pelayanan informasi termasuk di lingkup Pemerintahan Daerah, Jelas Samsuri.

Terkait dengan pelayanan informasi lanjutnya, bada publik berhak menolak ataupun memberikan informasi apabila tidak sesuai dengan ketentuan, "badan publik bisa menolak dan memberikan informasi, dan meminta informasi juga bisa secara tertulis maupun tidak tertulis, tentu dengan melampirkan identitas baik itu perorangan maupun lembaga", jelasnya.

"Tentu dalam memberikan informasi, PPID harus memperhatikan alasan permintaan informasi tersebut, dan memberikan informasi sesuai kebutuhan juga melalui pertimbangan yang bijaksana", tanda Samsuri.

Samsuri mengapresiasi keterbukaan informasi yang dijalankan di Lombok Timur, salah satunya dengan keberhasilan Lombok Timur meraih peringkat ke-3 pada penilaian keterbukaan informasi publik tahun 2021 lalu, "Tahun ini kami hanya menerima satu sengketa informasi dari Kabupaten Lombok Timur", tutupnya. 

(BM-ma)