LOMBOKTIMUR.Bumigoramedia.com - Rabu, (10/08/2022). Rapat Koordinasi Progres pengendalian penyakit mulut dan kuku (PMK) pada binatang ternak yakni Sapi yang diikuti langsung oleh Bupati Lombok timur HM Sukiman Azmy secara virtual.
Tak hanya NTB, rapat progres tersebut tentu menyasar di ikuti oleh Provinsi lainnya seperti Bali, NTT, dan Sulawesi. Ini artinya bahwa daerah tersebut masih dalam situasi sama yang dialami oleh NTB soal PMK.
Dalam rapat melalui Virtual tersebut Luhut Binsar Pandjahitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomerves) dalam arahannya Provinsi Bali agar tetap memberlakukan status khusus penguncian Wilayah atau yang bahasa kekiniannya (Lockdowm) sampai sampai perhelatan G-20 Indonesia.
Dikatakn bahwa dari nol kasus terlaporkan untuk wilayah Bali harus dipertahankan. Sementara NTT, dimta agar dapat mempertahankan status hijau melalui implementasi disiplin zonasi lalu lintas serta bio-security yang ketat. Sedangkan untuk sulawesi Selatan, diminta untuk menyelesaikan Vaksinasi yang telah di alokasikan pada awal Agustus ini.
Sebagai harapan Luhut Linsar Pandjahitan kepada Sulawesi Selatan, Capaian vaksinasi dapat dikawal dengan sebaik-baiknya, sehingga dalam satu bulan tersebut alokasi awal di bulan Agustus berupa 115.000 dosis vaksin untuk Sulsel dapat dioptimalkan. Harapan sama juga disampaikan untuk kawasan Bali dan NTB, yaitu agar capaian vaksinasi lebih dari 90 persen di akhir Agustus ini.
Menghindari kendala terhambatnya penyediaan obat-obatan dan vitamin, Menteri Luhut memerintahkan agar menghitung kebutuhan, memeriksa ketersediaan dan kondisi rantai persediaan. "Tidak boleh ada kondisi dimana peternak tidak dapat menemukan suplai obat atau vitamin," terang Luhut dalam Rapat itu.
Ia meminta agar Babinsa dan Bhabinkamtibmas dapat dilibatkan secara aktif dalam operasional lapangan, termasuk kegiatan vaksinasi, pengobatan, testing dan edukasi kepada peternak.
Hingga ia mengimbau agar Kementan dan satgas BNPB memastikan Dinas Peternakan, POV, serta TNI/Polri menerima semua materi, baik SOP, infografis, maupun juknis dalam paket yang terpadu, untuk diteruskan sampai kebawah dan dipahami dengan mudah oleh masyarakat, utamanya peternak.
Kepala BPKAD, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekda Lombok Timur mendampingi Bupati pada rakor tersebut. (*)
0 Komentar