Wakil Bupati Lombok Timur, H.Moh Edwin Hadi Wijaya, Kanan.
LOMBOK TENGAH, Bumigoramedua.com — Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, mewakili Bupati menghadiri Rapat Koordinasi dan Seremoni Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Provinsi NTB, yang berlangsung di halaman Kantor Bupati Lombok Tengah pada Rabu, 21 Oktober 2026. Mengusung tema "SIGAP PANGAN: Sinergi Penguatan dan Akselerasi Produksi–Hilirisasi Pangan NTB", kegiatan ini memfokuskan pada penguatan sinergi antarkabupaten/kota, peningkatan produksi pangan, serta percepatan hilirisasi demi menjaga stabilitas harga dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam penyampaian arahan Gubernur NTB H. Lalu Muhammad Iqbal, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi NTB H. Lalu Moh. Faozal menegaskan bahwa sektor pertanian kini menjadi perhatian utama, mengingat posisi strategis NTB yang telah tumbuh menjadi salah satu lumbung pangan nasional.
Meski memiliki potensi besar, dinamika inflasi tetap menjadi perhatian serius. Berdasarkan data BPS, inflasi NTB pada September 2026 tercatat 4,18% (yoy), berada di atas batas sasaran nasional dan lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang tercatat 3,28%. Angka ini meningkat dari 3,01% pada Juli menjadi 4,03% di Agustus dan 4,18% di September, dengan tekanan harga terbesar berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau.
Gubernur menginstruksikan agar tidak menunggu gejolak harga terjadi. Seluruh anggota TPID dituntut proaktif memetakan wilayah surplus dan defisit komoditas pemicu inflasi seperti cabai rawit, daging ayam, dan bawang merah secara dini. Pemerintah juga terus memperkuat intervensi, termasuk kerja sama antar-daerah — salah satunya pasokan telur bersama Pemerintah Kota Bima — serta memperketat pemantauan harga dan koordinasi bersama Bulog dan pelaku usaha.
Terkait penghargaan TPID Terbaik Ketiga Wilayah Nusa Tenggara–Papua yang diraih Pemprov NTB, Gubernur mengingatkan: "Tolok ukur keberhasilan sejati bukanlah piala, melainkan harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat." Empat agenda utama ditetapkan: memperkuat produksi pangan lokal, mengembangkan pertanian adaptif cuaca, mempercepat kerja sama antar-daerah dan hilirisasi, serta memperkuat tata kelola pengendalian inflasi yang terintegrasi.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTB Hario Kartiko Pamungkas menjelaskan bahwa GPIPS dirancang melengkapi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan melalui empat pilar utama: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Ia menegaskan penanganan inflasi tidak cukup hanya dengan intervensi jangka pendek — diperlukan penguatan produktivitas di sektor hulu dan hilirisasi yang berkelanjutan di sektor hilir.
Pada kesempatan strategis tersebut, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur secara resmi menandatangani Kesepakatan Kerja Sama Antar-Daerah (KAD) bersama Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Sumbawa Barat. Langkah ini menjadi bukti nyata komitmen bersama untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus menekan laju inflasi di wilayah NTB.
0 Komentar