Foto Istimewa Wakil Bupati Lombok Timur, Tengah.
LOMBOK TIMUR, Bumigoramedia.com — Lombok Research Center (LRC) menggelar Diskusi Terbatas bertajuk "Strategi Kebijakan Lombok Timur dalam Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim Sektor Pertanian untuk Menekan Kemiskinan Ekstrem", Kamis (15/10) sore. Menghadirkan Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya sebagai narasumber utama, diskusi ini menjadi ruang konsolidasi gagasan dalam merumuskan langkah strategis menghadapi tekanan perubahan iklim yang semakin nyata terhadap sektor pertanian dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam pemaparannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa perubahan iklim dan fenomena El Nino telah memberikan tekanan besar terhadap perekonomian daerah, khususnya sektor pertanian. El Nino memperpanjang musim kemarau, menurunkan ketersediaan air irigasi, dan berpotensi memundurkan musim tanam hingga sekitar dua bulan. Kawasan selatan seperti Sakra, Keruak, dan Jerowaru yang sebagian besar berupa lahan tadah hujan, berada dalam posisi paling rentan.
"Dampak perubahan iklim tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial. Penurunan hasil panen, kenaikan harga pangan, dan hilangnya penghasilan petani berpotensi memperbesar risiko kemiskinan ekstrem, ketegangan rumah tangga, serta meningkatkan kerentanan perempuan terhadap kekerasan dalam rumah tangga," jelasnya.
Wakil Bupati memaparkan bahwa arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur periode 2027–2029 akan berfokus pada penyelarasan program antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi NTB, dan Pemerintah Pusat, penguatan infrastruktur pertanian dan ketahanan air, peningkatan kapasitas petani menuju pertanian modern, penguatan kelembagaan petani termasuk pembentukan kelembagaan buruh tani, serta optimalisasi lahan dan peningkatan indeks pertanaman. Menyadari anggaran sektor pertanian tidak melebihi 5 persen dari total belanja daerah, pemerintah menerapkan strategi "jemput bola" untuk menarik dukungan anggaran dan program dari pemerintah pusat.
Hingga 12 Oktober, sejumlah langkah konkret telah dijalankan, antara lain penanganan 97 titik infrastruktur air, 92 titik irigasi pertanian senilai Rp 9,2 miliar, pembangunan 25 sistem irigasi berbasis kekompakan masyarakat, serta pembangunan 265 sistem air perpompaan senilai sekitar Rp 41 miliar yang masih berjalan hingga Desember. Pengembangan lahan pertanian sekitar 5.000 hektare hingga Desember juga terus diupayakan melalui program Pertanian Modern Advanced Agriculture System (PMAAS), didukung penguatan 197 kelompok petani sebagai mitra pendampingan di lapangan. Peran Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) juga diperkuat sebagai skema transfer dana agar masyarakat dapat mengelola dan membangun infrastruktur air secara mandiri.
Pemda menilai penanganan perubahan iklim sangat bergantung pada dukungan pemerintah pusat, khususnya melalui Kementerian Pertanian, sehingga koordinasi vertikal menjadi kunci utama. Program adaptasi iklim tidak boleh berhenti pada infrastruktur pertanian saja, tetapi harus menyentuh perlindungan sosial masyarakat. Diskusi ini juga menyoroti pentingnya pengelolaan perizinan tambang yang hati-hati agar tidak memperburuk kerentanan lingkungan dan sosial masyarakat. Sebagai rekomendasi utama, diskusi menegaskan perlunya penguatan kolaborasi pusat–provinsi–kabupaten agar program nasional benar-benar menjawab kebutuhan nyata petani di Lombok Timur.
0 Komentar