FOTO : Bupati Lombok Timur.
LOMBOK TIMUR, Bumigoramedia.com — Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin mengingatkan bahwa prestasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) pada tahun 2025 yang meraih predikat cukup baik hendaknya menjadi pijakan untuk kinerja yang jauh lebih unggul. Pasalnya, kabupaten dan kota lain terus berpacu, sehingga TP2DD Lombok Timur wajib bekerja lebih tekun dan berinovasi.
Pernyataan itu disampaikan Bupati saat membuka High Level Meeting TP2DD Kabupaten Lombok Timur yang berlangsung di Rupatama 1 Kantor Bupati pada Selasa, 6 Oktober 2026. Menyadari capaian tahun 2026 yang dinilai belum sepenuhnya optimal, Bupati meminta TP2DD bersama Organisasi Perangkat Daerah penghasil pendapatan melakukan langkah optimalisasi, yakni memastikan setiap titik penerimaan dilengkapi kanal pembayaran digital yang mudah diakses dan digunakan masyarakat. Langkah ini diambil guna menekan potensi kebocoran yang masih terjadi.
Bupati juga menegaskan pentingnya menjamin setiap data transaksi tercatat secara lengkap serta dapat direkonsiliasi dengan cepat dan akurat. Di samping itu, edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha harus diperkuat agar peralihan dari pembayaran tunai ke non-tunai dipahami bukan sekadar kewajiban, melainkan sebuah kemudahan. “Elektronifikasi bukan hanya soal mengubah cara membayar, melainkan untuk memperkuat pengawasan sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah,” tegas beliau.
Oleh karenanya, data transaksi digital harus dimanfaatkan untuk menilai kepatuhan wajib pajak, menemukan potensi penerimaan yang belum tergarap, menekan kebocoran, serta mempercepat pengambilan keputusan yang tepat sasaran.
Di hadapan para pimpinan OPD, Bupati mengakui masih adanya keterbatasan jaringan maupun tingkat literasi digital di tengah masyarakat. Karena itu, sinergi dan koordinasi lintas sektor sangat dibutuhkan — baik untuk mengedukasi warga maupun memperkuat ketersediaan jaringan dan layanan yang terukur serta merata.
Lebih jauh, Bupati Haerul Warisin mengingatkan agar TP2DD tidak sekadar mengejar angka indeks semata, melainkan membangun ekosistem digital yang matang, terintegrasi, serta menjamin rekonsiliasi penerimaan yang kian cepat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Senada disampaikan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB Ignatius Adhi Nugroho yang turut hadir dalam kesempatan tersebut. Beliau mencatat secara indeks, Lombok Timur menempati posisi terbaik di NTB dengan capaian 98,5 persen — sebuah pencapaian yang menunjukkan performa sangat kuat dan stabil. Meski demikian, realisasi yang masih berada di angka 85 persen menyisakan ruang yang perlu dioptimalkan.
Menurutnya, diperlukan penguatan berbasis data melalui pemantauan capaian transaksi per kanal, perangkat daerah, maupun jenis penerimaan. Optimalisasi layanan pajak dan ketertiban penyetoran, serta peningkatan edukasi dan visibilitas kanal pembayaran di loket, media sosial, maupun saluran informasi layanan menjadi hal yang mendesak untuk dilaksanakan.
Kegiatan yang juga dihadiri akademisi serta praktisi keuangan daerah ini diharapkan mampu memetakan berbagai hambatan yang ada sekaligus merumuskan solusi konkret guna mempercepat dan memperluas digitalisasi di seluruh wilayah Lombok Timur.
0 Komentar