LOMBOK TIMUR, Bumigoramedia.com - Masrakat masih menjerit soal gas melon yang berukuran 3 kilogram. Pasalnya barang yang distok berupa gas pada kenyataannya masih langka dan sulit di dapatkan. (04/04/2026).
"Kalo memang stok aman pasti di pengecer juga ada barangnya. Ini kita lihat di desa desa masih langka, masyarakat lalu lalang mencari gas ukuran 3 kilogram, intinya saya brani mengatakan sampai hari ini masih langka gas. Ayo siapa yang berani bantah Penomena ini," geram Ketua FRB Lombok Timur, Eko Rahadi, S.H.
Masyarakat Lombok Timur menurut Eko Rahadi, masih mengeluh akibat langkanya gas elpiji 3Kilogram yang hampir satu bulan terakhir. Selain susah didapat, harga gas subsidi 3kilogram di tingkat pengecer sebelumnya mencapai Rp23 ribu hingga Rp25 ribu per tabung. Kelangkaan gas elpiji 3kilogram itu menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat.
"Ini aneh sekali, kasian masyarakat di pimpong terus. Katanya stok aman, mana dia..? Kalo memang aman tunjukkin dong, ini asbun, jangan beritakan yang tidak fakta, lihat kebawah, turun langsung biar tau keadaan masyarakat di tengah tengah kelangkaan ini, pak bupati jelas jelas bilang sdah ada penambahan hingga 30 ton loh..mana dia..?" geramnya.
Diberbagai platform media sosial, banyak masyarakat yang menunjukkan kekesalannya terhadap Bupati Lombok Timur soal kelangkaan gas melon tersebut, bahkan nyaris menunjukkan expresi yang tidak menyenangkan terlihat dan tertulis di medsos tersebut.
Dengan demikian Eko berharap jangan Bupati di sungguhkan impormasi yang asal bapak senang (ABS).
"Coba anda liat di berbagai platform media hari ini, banyak warga yang nyaris mengeluh bahkan mengkritisi statment pak Bupati terhadap kelangkaan gas ini. Yang melapor ke pak bupati mengatakan gas stok aman itu bohong, buktinya di lapangan masih langka, jangan pemimpin disungguhkan dengan kata kata aman dan asal bapak senang, turun caranya biar tau keadaan masyarakat," tegasnya.
Ia menilai persoalan ini tidak bisa diremehkan, persoalan ini segera di tuntaskan agar masyarakat aman damai, tidak mengeluh yang berujung pimpinan daerah disalahkan.
"Jangan masyarakat dipimpong. Semoga pemerintah kita segera menindak lanjuti persoalan ini, jangan sampai masyarakat demo berjilid - jilid nantinya," demikian Eko Rahadi. (BM)
0 Komentar