LOMBOKTIMUR,Bumigoramedia.com - Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang di gelar di Pendopo Bupati Lotim, (28/07/2022), dengan tema "Dari Desa Membangun Lombok Timur." Berjalan dengan alot.
Hadir dalam acara tersebut, kurang lebih Seratus ketua BPD yang di ambil secara rendem oleh panitia penyelanggara. Hingga pada pelaksanaan Bimtek tersebut langsung di pandu pemateri Wiwin Ayu Iswadianingrum, yang merupakan salah satu kasi di Dinas PMD Lotim. Adapun materi yang di sampaikan yakni terkait Teknis pembuatan Laporan BPD dan Evaluasi kinerja Kepala Desa.
Namun sebelumnya, Ketua porum BPD Kabupaten Lombok Timur, Judan Putra Baya, SH, dalam sambutanya menyampaikan, kegitan ini tidak semua BPD dapat kami undang, hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran.
"Tahap pertama Bimtek ini hanya 100 BPD kita undang. Kapasitas anggaran juga sangat terbatas, harap maklum saja yang walaupun kita ketahui ada 254 Desa di Lotim ini. Kedepan Insya Allah kita laksanakan lagi dengan cara bertahap," ungkapnya.
Masih Judan, Pada 29 Desember 2019 lalu, ia bersama rekan-rekannya membentuk Forum BPD Lombok Timur, dengan Dasar tunjangan BPD pada saat itu sangat minim dan sangat miris, sehingga dengan adanya Forum BPD ini kami memperjuangkan peningkatan tunjangan para anggota BPD, Alhamdulillah, yang awalnya 500.000 hingga dengan terbentuknya Forum BPD ini langsung naik 100.000 sehingga untuk tunjangan anggota BPD perbulanya menjadi 600.000.
"Kami berharap adanya kembali peningkatan pendapatan BPD pada tahun ini" pintanya.
Bupati Lombok Timur, di wakili oleh Sekertaris Dinas PMD Lotim, Muhammad Safwan saat membuka acara tersebut menyampaikan secara singkat tugas dan fungsi BPD kepada peserta bimtek.
"BPD mempunyai fungsi yakni membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa," paparnya.
Di sela bimtek, ditanyakan soal permintaan Forum BPD terkait kenaikan tunjangan, ia menjawab dengan lugas bahwa pemerintah Daerah sudah menaikkan. Namun untuk tahun ini tidak ada penambahan ataupun kenaikan tunjangan lagi karena keterbatasan anggaran," katanya.
Sementara itu Sekretaris Forum BPD Dedy Pebry Rahman, menegaskan, "dengan adanya Forum ini kami memperjuangkan tunjangan dan operasional. Terutama mengenai operasional pada tahun 2020 dipatok tidak boleh lebih dari 5 juta, tetapi kami perjuangkan menjadi minimal 5 juta tidak ada kata maksimal yang ada hanya kata minimal.
(BM- FN)
0 Komentar